150 Pesantren NU Tolak Fatwa Haram Rokok

BLITAR - Sebanyak 150 pondok pesantren (ponpes) se-Jawa Timur yang tergabung dalam Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) bersuara bulat menolak fatwa haram rokok yang rencananya akan dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Penolakan ini diputuskan dalam acara Bahtsul Masail atau forum pembahasan masalah di Ponpes Mamba'ul Hikam Desa Mantenan, Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Menurut keterangan perumus Bahtsul Masail Komisi C , dari ponpes Salafiyah Al Falah Ploso, Kediri, Abdul Manan, apa yang dikeluarkan MUI melalui bungkus fatwa mengenai pengharaman rokok adalah tidak benar.

"Secara sosial dan ekonomi, keberadaan rokok bisa membawa manfaat terciptanya lapangan kerja, yang mengurangi angka pengangguran. Dan ini tidak sebanding dengan mubadzir," ujarnya kepada wartawan, Minggu (25/1/2009).

Pertimbangan lain, menurut Manan, masalah kultur sosial. Rokok sudah menjadi bagian budaya di Pulau Jawa. Masyarakat Jawa, khususnya kaum pria, dalam keseharian, sulit untuk lepas dari tembakau bungkus ini.

"Karenanya pengharaman rokok ini rawan menimbulkan persoalan di masyarakat. Dan jelas dengan adanya fatwa haram ini masyarakat akan terbingungkan," terangnya.

Secara hukum (Al Qur'an dan Al Hadis), menurut Manan tidak ada yang menyatakan rokok adalah haram. Dengan pengeluaran fatwa rokok haram ini, FMPP menilai MUI tidak profesional dan terlalu memaksakan.

Sebab, dasar hukum MUI tidak jelas. Manan menilai, fatwa tersebut bisa saja pesanan sponsor kelompok tertentu. "Kita sudah kirimkan hasil Bahtsul Masail ini ke MUI sebagai rekomendasi FMPP menolak fatwa Haram rokok," pungkasnya.

Dari 150 ponpes se-Jawa Timur yang hadir dalam Bahtsul Masail ini di antaranya, Ponpes Al Anwar Rembang, Ponpes Al Munawwir Krapyak, Ponpes API Tegalrejo Magelang, Ponpes APIK Kendal, Ponpes Maslakhul Huda Kajen Pati, Ponpes Lirboyo Kediri, Ponpes Langitan Tuban, serta Ponpes Sidogiri Pasuruan. (Solichan Arif/Sindo/teb)

Read More

Obama Diharapkan Tak Dukung Separatis RI

KENDARI, KAMIS — Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid sangat menaruh harapan kepada Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama untuk tidak memberikan "angin" kepada separatis yang merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Obama ingat Indonesia tidak hanya karena bakso, nasi goreng, dan rambutannya, tapi juga harus ingat Indonesia sebagai negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke yang tidak ingin diganggu oleh separatis," katanya ketika berpidato pada acara silaturahmi akbar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kendari, Kamis (29/1).

Hidayat Nur Wahid mengharapkan agar Presiden Obama menolak segala bentuk separatisme yang mengganggu NKRI, seperti gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). "Di masa pemerintahan Presiden Bush, pelaku separatis seperti Alex Manuputy dari RMS mendapatkan suaka politik, bahkan dengan dukungan sebagian anggota Kongres AS telah memberikan angin untuk kemerdekaan RMS dan OPM," ujarnya.

"Kita harapkan Presiden Obama tidak memberi angin kepada separatis ini untuk mengganggu negara berdaulat NKRI, dan kalau ini dilakukan Obama (tidak memberi "angin" pada separatis) merupakan sumbangsih yang luar biasa terhadap peradaban umat Muslim dan peradaban dunia," ujarnya. Sebab, kata Nur Wahid, Indonesia merupakan salah satu negara besar di dunia, baik dari luas wilayahnya maupun jumlah penduduknya yang mayoritas beragama Islam, dan negara ini juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar.

Nur Wahid juga mengkritik kebijakan Presiden Obama yang mengutus George Micthell dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel tanpa melibatkan kelompok Hamas. "Ini tidak menyelesaikan masalah di Palestina, tapi bisa menimbulkan masalah baru," ujarnya.

Ia mengatakan, Indonesia dapat meningkatkan peran di kancah politik dunia, termasuk upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah, khususnya masalah Palestina-Israel, karena negara Indonesia dapat diterima baik oleh negara Timur Tengah maupun negara-negara Barat.

Read More

Presiden Israel Diteriaki "Pembunuh" oleh PM Turki

KOMPAS,DAVOS, JUMAT — Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan beranjak meninggalkan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis (29/1), setelah menyebut Presiden Israel Shimon Peres sebagai "pembunuh." Sebutan itu dikumandangkan oleh Tayyip Erdogan sebagai bentuk keprihatinan terhadap sikap Shimon Peres yang mendukung operasi militer Israel di Gaza.

Peserta debat yang bertopik Gaza, seperti penasihat Presiden Barack Obama, Valerie Jarret, tersontak melihat Erdogan dan Shimon Peres terlibat debat sengit dengan nada tinggi dan penuh emosi. Dalam debat yang memanas itu, Peres tetap membela posisi Israel dalam serangan militer selama 23 hari terhadap militan Hamas.

Peres menerangkan, operasi militer Israel diberlakukan sebagai respons atas serangan roket Hamas selama 8 tahun yang diarahkan ke wilayah teritorial Israel. Saat menyampaikan pandangannya itu, Peres kerap kali melepas pandangannya ke Erdogan yang mengkritik pemblokadean Israel atas wilayah Gaza.

Erdogan menyebut pemblokadean itu sebagai penjara "terbuka" yang terisolasi dari belahan dunia lain. Erdogan menyampaikan keprihatinannya terhadap operasi militer Israel yang menewaskan sekitar 1.300 warga Palestina, lebih dari separuh di antaranya adalah warga sipil.

"Kenapa Hamas menembakkan roket? Tak ada pemblokadean terhadap Hamas sebelumnya," kata Peres dengan nada suara penuh emosional. "Kenapa mereka (Hamas) memerangi kami, apa yang mereka inginkan? Tak pernah ada kelaparan sebelumnya di Gaza."

Debat ini melibatkan Israel dan Turki sebagai pusat perhatian mengingat peran penting Turki sebagai moderator perdamaian Israel dengan Suriah. Erdogan menyampaikan kekecewaannya dengan mengenang upayanya mengadakan pendekatan perdamaian dengan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert sebelum Israel melancarkan operasi militer di Gaza.

"Saya sedih mengetahui peserta forum bertepuk tangan terhadap ucapanmu (Peres)," kata Erdogan. "Kamu pembunuh. Dan saya berpendapat tindakan itu sangat keliru." Emosi Erdogan memuncak saat seorang moderator panel memotong pernyataannya untuk menanggapi pembelaan Peres terhadap operasi militer Israel melawan Hamas.

Luapan kemarahan ini berlangsung menyusul diadakan debat selama 1 jam di forum yang dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia di Davos. Erdogan berupaya memojokkan Peres lewat sanggahannya saat debat akan berakhir dengan meminta moderator yang adalah kolumnis Washington Post, David Ignatius, memperkenankan menambah waktu baginya untuk berbicara.

"Saya masih ingat dengan anak-anak yang tewas di pantai-pantai," tegas Erdogan. Saat Erdogan diperintahkan menghentikan komentarnya, Erdogan dengan sikap gusar meninggalkan forum yang dihadiri panelis Sekjen PBB Ban Ki-moon dan Sekretaris Liga Arab Amr Moussa.

"Anda mengetahui betul pembantaian terhadap warga Palestina," ujar Erdogan secara lantang kepada Peres. "Saya masih ingat 2 mantan perdana menteri di negaramu yang pernah mengaku senang saat tank-tank Israel berhasil menjejakkan kehadiran di tanah Palestina," tambahnya.

Saat moderator berupaya memotong pernyataan Erdogan dengan menjelaskan waktunya telah memasuki jam makan malam, Erdogan menyelanya dengan mengatakan: "Jangan interupsi saya. Kamu tidak mengizinkan saya untuk berbicara. Saya tidak akan ke Davos lagi," tegasnya.

Erdogan menekankan alasannya meninggalkan forum di Davos bukan karena perselisihannya dengan Peres. Erdogan menjelaskan tidak diberikan cukup waktu untuk menanggapi pernyataan Shimon Peres. Erdogan mengeluh karena Peres diberikan waktu 25 menit untuk menyampaikan komentar, sementara dirinya hanya diberi waktu 12 menit.

Read More

OKI: Bongkar Kejahatan Israel

Menteri Penerangan Negara-negara Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyatakan pentingnya langkah membongkar kejahatan Rezim Zionis Israel untuk diketahui opini publik internasional. Sebagaimana dilaporkan TV Al-Alam, Menpen negara-negara anggota OKI Rabu (28/1) dalam konferensi di Rabat, Maroko menegaskan urgensi memperluas jaringan penerangan Islam guna melawan konspirasi yang ingin memburukkan citra Islam dan umat muslim serta berupaya membongkar kejahatan Rezim Zionis Israel di hadapan opini publik internasional.

Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Pemerintah Palestina dukungan Mahmud Abbas, Riyadh al-Maliki di sela-sela pertemuan Rabat mengatakan, konferensi ini meliputi agenda dukungan materil dan teknis terhadap media-media kelompok Palestina dan pentingnya upaya membongkar kekejian Israel. Al-Maliki menambahkan dengan terbongkarnya kejahatan Rezim Zionis Israel sebagaimana adanya seluruh dunia akan mengetahui fakta kejahatan yang dilakukan rezim ini.(Irib/sbl)

Read More

Tolak Fatwa Rokok Haram

KUDUS - Komunitas Kiai Taswiquth Thullab Salafi (TBS) Menara Kudus menilai, hasil ijtima (kesepakatan) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Padang Panjang yang mengeluarkan fatwa rokok haram terhadap empat kategori dinilai sarat kepentingan.

Sebab, hukum Islam selalu bersifat pasti. Sementara, dari fatwa yang dihasilkan MUI, disebutkan bahwa rokok haram bagi anak-anak, ibu hamil, mereka yang merokok di tempat umum, serta pengurus MUI.

"Fatwa rokok haram dengan syarat tertentu seperti yang dikeluarkan MUI tidak mencerminkan kepastian hukum Islam. Karena, yang namanya haram ya tetap haram. Tidak bisa diserta dengan persyaratan di belangkangnya. Dalam fiqih tidak ada seperti itu. Misalnya untuk keputusan haram merokok di tempat umum, dapat diartikan jika tidak di tempat umum tidak haram. Apa ada hukum Islam yang seperti itu," kata salah seorang anggota Komunitas Kiai TBS Menara Kudus KH Mustajib, Kamis (29/1/2009).

Dia menambahkan, masih ada ketidaksesuaian antara fatwa MUI dengan hukum fiqih, seperti fatwa haram yang ditujukkan kepada anak-anak. Dalam ajaran Islam, anak-anak belum terkena hukum syariat agama.

Apabila MUI ingin melindungi anak dari bahaya merokok, maka langkah yang dapat diambil antara lain dengan menambah intensitas pelajaran akhlak di sekolah. Sebab, selama ini pelajar di sejumlah sekolah lebih mengedepankan pelajaran umum dan kejuruan tentang keahlian, dibandingkan dengan pelajaran akhlak.

Anggota lainnya, KH Abdul Bashir menyatakan hal ini akan lebih efektif dan mendidik masyarakat untuk berpikir lebih maju, daripada dengan pengeluaran fatwa haram merokok yang tidak ada dalam Alquran dan Hadis. "Pelajaran akhlak dapat mengendalikan perilaku anak dalam pergaulan sehari-hari. Kalau memang diperlukan, dapat juga pelajaran akhlak dimasukkan dalam ujian nasional, sehingga pelajar terdorong untuk memahami pelajaran tentang akhlak tersebut," tambah dia.

Pertimbangan lainnya, hukum merokok masih menjadi perdebatan panjang sejumlah ulama. Lantaran, di Alquran dan Hadis memang tidak ada penjelasannya. Maka hukum merokok hanya sebuah qiyas (analogi) dengan hukum sesuatu yang lain yang ada dalam Alquran. Sehingga, MUI memfatwakan rokok haram dengan dasar hanya qiyas dalil Alquran tentang minuman keras.(fit)

Read More